Pengamat: Pemerintah Harus Atur Ulang Penyediaan Internet Murah




JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan diretasnya website atau situs operator telekomunikasi Telkomsel. Dalam aksinya, hacker menyebut tarif internet Telkomsel terlalu mahal dan dia meminta untuk diturunkan dengan kata-kata kasar.

Pengamat telekomunikasi STMIK Handayani Makkasar, Kamaruddin mengatakan, peretasan situs operator telekomunikasi harus disikapi dengan bijak. Pemerintah harus meninjau kembali tarif internet dalam negeri yang dinilai memberatkan konsumen.

"Ini momen untuk berbenah ya, baik di sisi keamanan maupun juga penerapan tarif ke pelanggan sehingga tidak perlu terjadi lagi di masa depan," ujarnya dalam keterangan, Senin (1/5/2017).

Dia menyebut, saat ini masih terjadi ketimpangan akses data di Indonesia Timur. Selain akses internet yang terbatas di kota-kota besar, juga dikuasai operator dominan sehingga masyarakat tidak punya banyak pilihan.

"Dari kejadian ini operator dan regulator harus berkaca bahwa masih ada masalah disini yang harus diselesaikan bersama," katanya.

Banyaknya simpati netizen atas aksi peretasan itu dinilai mewakili suara konsumen akan mahalnya layanan operator yang bersangkutan. Dengan status sebagai perusahaan negara yang menjadi ujung tombak pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, tentu sudah wajar jika dituntut memberikan lebih baik dari yang lain.

"Tugas negara menyediakan akses internet dengan tarif terjangkau bagi masyarakat, apalagi dengan visi pemerintah di bidang TI pada 2020 nanti," tegasnya.

Kamaruddin menyarankan agar operator-operator segera meningkatkan keamanan (security) dan antisipasi untuk membentengi websitenya. Jangan sampai kejadian ini berdampak pada layanan operator kepada masyarakat.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati mengatakan, tarif internet tentunya berkaitan dengan kualitas yang ingin Telkomsel berikan agar pelanggan dapat menikmati layanan broadband di mana pun mereka berada.

"Dalam menetapkannya (tarif) kami merujuk pada komponen biaya jaringan, termasuk untuk kebutuhan akses bandwidth internasional. Untuk itu kami menawarkan berbagai pilihan paket Internet kepada pelanggan, dengan berbagai pilihan harga," kata Dita.

Sumber : http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/72593/pengamat.pemerintah.harus.atur.ulang.penyediaan.internet.murah